Perbincangan dengan Pak Choirul Umam secara tak terencana, sabtu (21/10) yang lalu memberikan satu bahasan yang menarik soal diferensiasi, terutama yang berkait dengan pelayanan KPU.
Sore itu saya bertemu dengan Ibnu membahas acara seminar literasi, sampai magrib menjelang kemudian ikut ke rumah Pak Umam.
Satu jam berselang, Mas Hanafi dan Sukma kemudian datang juga, memeriahkan perbincangan.
Pada mulanya perbincangan seputar Penyelenggaraan pemilu, atau hal-hal lain berkait dengan isu kontemporer. Sembari bertanya-tanya soal Sipol dan partai-partai baru yang mengikuti proses verifikasi.
Sipol, atau sistem informasi partai politik merupakan program terbaru yang digagas oleh KPU. Melalui sistem digital, maka bisa terlacak jika ada keanggotaan rangkap, selain fungsi utamanya untuk memberikan keterbukaan informasi terkait parpol peserta pemilu.
KPU tentu memiliki tugas berat, sebagai penyelenggara pemilu di negara demokrasi. Secara teknis-administratif, KPU punya peran sangat penting. Selain juga harus didukung oleh Masyarakat.
Sehingga keterbukaan informasi tentu sangat dibutuhkan, agar masyarakat secara luas bisa mengaksesnya. Namun menurut Pak Umam ada satu lagi yang perlu direalisasikan, yaitu Sistem Penyelenggara Pemilu, atau beliau menyingkatnya Sipalu.
Ide semacam ini tentu sangat menarik, untuk meminimalisir kemungkinan adanya rangkap jabatan jika penyelenggara pemilu sekaligus pengurus parpol, atau mereka yang sudah dua periode. Entah pada lingkup PPK, PPS, KPPS, dsb.
Sebuah lembaga akan terus berkembang, ketika ada inovasi program, yang tentu didukung oleh orang-orang kreatif di dalamnya, yang Pak Umam menyebutnya diferensiasi, atau pembeda dari yang lain.
Sejak lama juga Pak Umam menyampaikan ide-idenya untuk menggaet pemilih pemula, terutama pelajar SMA yang masuk usia 17 tahun, dengan misalkan memunculkan duta pemilih pemula, yang diseleksi dari perwakilan pelajar dan mahasiswa.
Ide-ide lain yang sangat praktis dan spesifik juga disampaikan, dari desain kaos, topi sampai mug. Beliau memang penuh ide. []
Blitar, 30 Oktober 2017
Ahmad Fahrizal Aziz
